24/10/2020

LAJU BERITA

Kumpulan berita viral terkini, berita viral terbaru, berita viral, berita terbaru di indonesia, berita seputar indonesia, berita terbaru

Sandiaga Uno Mengkritik Peraturan Pemerintah Tentang Program Tapera

2 min read

Laju Berita – Sandiaga Salahudin Uno mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus politisi Gerindra mengkritik Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020. Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah di tandatangani oleh Presiden Jokowi.

Salah satu pasal yang di kritik Sandiaga Uno adalah pengaturan perusahaan pemberi kerja yang diwajibkan menyetor iuran wajib Tapera.

Ditetapkan iuran Tapera sebesar 3% dari gaji karyawan. Dimana iuran tersebut 0,5% dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja dan sisanya 2,5% ditanggung oleh pekerja.

Menurut Sandiaga Uno Peraturan Pemerintah ini memberatkan pengusaha di masa pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir. Sandi menambahkan seharusnya hal-hal yang bersifat masa depan bisa di tunda dulu. Karena untuk bertahan di saat pandemi ini saja sudah sulit, terlebih dengan adanya beban iuran.

BACA JUGA : Aksi Ngakak Personel Belitung Tangkap Pelaku Curanmor Viral Medsos

“Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah dana tunai guna memulihkan usahanya. Karena selama pandemi ini pengusaha sudah banyak yang makan tabungan. Jadi jangan di bebani lagi dengan iuran-iuran yang dampaknya belum bisa dirasakan sekarang” tegas Sandi.

Sandi juga mengingatkan agar Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat empati kepada masyarakat. Terlebih di masa pandemi dimana para pengusaha UMK dan UMKM sangat terkena dampak dan banyak yang kehilangan pekerjaan.

Tak hanya sekedar banyak yang kehilangan pekerjaan, bagi UMK dan UMKN juga menghadapi biaya hidup yang berat. Jadi Sandi mengaharapkan agar pemerintah berempati kepada masyarakat.

BACA JUGA : Aksi Ngakak Personel Belitung Tangkap Pelaku Curanmor Viral Medsos

Disamping itu, Sandi juga banyak mendapatkan curhat dari para karyawan dan pekerja UMKM bahwa gaji mereka sudah banyak di potong. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun yang selama pandemi ini masih di tangguhkan.

Sandi berharap agar pemerintah mendengar masyarakat dan dapat melihat bagaimana kebijakan yang akan dibuat, apakah menambah beban masyarakat dan dapat meyakinkan pengusaha agar tidak melakukan PHK ditengah wabah perekonomian ini.

Mantan wakil Gubernur DKI ini pun menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat baik itu pekerja, pengusaha dan pemerintah agar saling membantu dan merangkul di tengan wabah dan saling meringankan beban hidup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.