24/10/2020

LAJU BERITA

Kumpulan berita viral terkini, berita viral terbaru, berita viral, berita terbaru di indonesia, berita seputar indonesia, berita terbaru

Presiden Jokowi Serius Membubarkan 18 Lembaga Negara

2 min read

Laju Berita – Tak hanya gimik belaka, Presiden Joko Widodo resmi membubarkan 18 lembaga negara. Pembubaran tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2020 mengenai Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan ditandatanganinya Perpres tersebut oleh Presiden Jokowi, artinya sederet lembaga yang tertera resmi dibubarkan. Adapun isi dari Perpres tersebut adalah menjelaskan fungsi lembaga yang dibubarkan akan diserahkan pada lembaga atau kementerian lain.

Pasalnya, pandemi Covid-19 kini telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Bahwa penanganan Pandemi Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional,” bunyi pertimbangan huruf b Perpres 80/2020.

BACA JUGA : Menyeludupkan 25Kg Sabu Dan 20.800 Butir Ekstasi Dihukum Mati Riau

Demi pemulihan seluruh dampak tersebut maka Presiden membentuk komite yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Komite yang dimaksud terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

18 Lembaga Negara yang dibubarkan tersebut antara lain: Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

BACA JUGA : Menyeludupkan 25Kg Sabu Dan 20.800 Butir Ekstasi Dihukum Mati Riau

Kemudian Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri, Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organisastion. Tim Transparansi Industri Ekstraktif, Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT PLN (Persero). Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

Lalu Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum, Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) tahun 2019-2019, Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum juga akan di bubarkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.