24/11/2020

LAJU BERITA

Kumpulan berita viral terkini, berita viral terbaru, berita viral, berita terbaru di indonesia, berita seputar indonesia, berita terbaru

Mahfud MD: Akan Dijatuhi Pidana Bagi Masjid yang Masih Gelar Tarawih Berjemaah

2 min read
Mahfud MD: Akan Dijatuhi Pidana Bagi Masjid yang Masih Gelar Tarawih Berjemaah

LajuBerita – Menko Polhukam, Mahfud MD, setidaknya sudah menanggapi beberapa masjid yang masih menggelar salat Tarawih berjamaah di tengah pandemi virus Corona.

Sebagai contoh adalah masjid di Kampung Pekayon Jaya, Kota Bekasi dan Masjid Al Khairat di Cianjur yang masih mengadakan salat Tarawih.

Mahfud MD menyatakan, salat Tarawih berjemaah di masjid dan mudik bersama bukan pelanggaran hukum.

Meski demikian, pemerintah telah meminta warga agar menggelar salat Tarawih di rumah masing-masing demi mencegah penyebaran virus corona. Sehingga bagi yang melawan keputusan pemerintah bisa dijatuhi pidana.

Baca Juga : Ghea Indrawati Lapor Polisi Fotonya Jadi Konten Pornografi Netizen.

“Mengenai salat Tarawih bersama, mudik bersama, maka itu bukan pelanggaran hukum, tidak bisa dihukum. Namun, ada di dalam KUHP dan berbagai UU, terhadap seseorang yang melawan keputusan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bisa dijatuhi pidana,” ujar Mahfud saat konferensi pers secara virtual, Sabtu (25/4).

Mahfud juga menyatakan secara tegas, mengenai sanksi keras bagi yang melawan keputusan pemerintah terdapat di Pasal 214 dan 216 KUHP.

Pasal 214 KUHP berbunyi:

(1) Paksaan dan perlawanan tersebut dalam Pasal 212, bila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(1): Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

“Namun kita juga enggak perlu terlalu keras. Kita juga meminta pengertian kepada para tokoh agama, lurah, camat, agar selalu memberi pengertian Tarawih bersama (berjemaah) ditiadakan dulu untuk sementara,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.