02/12/2020

LAJU BERITA

Kumpulan berita viral terkini, berita viral terbaru, berita viral, berita terbaru di indonesia, berita seputar indonesia, berita terbaru

Komisi IX DPR Desak Kemenkes-BPJS Taati Putusan MA Turunkan Iuran

2 min read

Laju Berita – Melki Laka Lena selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk. Berkoordinasi dan mentaati Keputusan Mahkamah Agung yaitu pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pendesakan dilakukan karena sudah hampir sebulan setelah Putusan MA dikeluarkan BPJS Kesehatan tak kunjung menurunkan iurannya.

“Kami minta kepada Kemenkes dan BPJS agar berkoordinasi dan segera melaksakan putusan MA sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya, putusan sudah ada kok belum juga dilaksanakan” ungkap Melki.

Melki menyampaikan Pemerintah belum bis amenindak lanjuti pembatalan kenaikan iuran BPJS karena belum menerima salinan putusan MA tersebut.

Sedangkan pada rapat kerja Kamis 2 April 2020 Komisi IX DPR dan Menkes Terawan diketahui Saleh Partaonan Daulay anggota fraksi PAN telah memiliki salinan putusan MA tersebut.

“Pak Saleh Daulay teman kami semalam sudah menyampaikan sudah memiliki salinan Putusan MA tersebut, yang seharusnya Pemerintah juga sudah memiliki salinannya” sambungnya.

Untuk lebih lanjutnya menurut Melki akan digelar rapat dengan Kemenkes dan pihak BPJS Kesehatan. Hal ini demi mengurangi beban masyarak ditengah pandemi Covid-19 ini.

Sebelumnya dengan adanya Putusan MA mengenai pembatalan kenaikan iuran BPJS ini membuat sejumlah peserta BPJS Kesehatan merasa senang. Diketahui atas putusan tersebut akan menurunkan iuran sebesar 100%. Mengingat atas kenaikan iuran BPJS sejak 1 Januari lalu para peserta merasa sangat berat.

Hal tersebut disampaikan oleh peserta BPJS Kesehatan Ginanjar Kusumo yang bekerja di sebuah Hotel di Kawasan Jakarta Pusat. Ginanjar mengaku lega mendengar putusan MA atas pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

BACA JUGA : Lebih Baik Hand Sanitizer Gel Atau Spray? Simak Disini

“Saya merasa sangat berat membayar iuran sejak kenaikan januari lalu. Karena saya membayar untuk 5 orang sekaligus.” ungkap Ginanjar.

Namun demikian Ginanjar masih mempertanyakan putusan MA tersebut apakah akan berlaku untuk pembayaran iuran bulan-bulan ke depan. Mengingat banyak peserta BPJS Kesehatan yang sudah membayar iuran Januari sampai Maret 2020.

“Kita kan sudah bayar dari Januari sampai Maret, kira-kira jika benar di batalkan kenaikannya bagaiman adnegan iuran yang sudah saya bayar? Apakah akan di kembalikan ke peserta atau langsung dianggap untuk pembayaran bulan berikutnya?” lanjut Ginanjar.

Tak hanya Ginanjar yang bertanya-tanya mengenai sistematis pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. Banyak peserta BPJS Kesehatan lainnya yang juga bertanya-tanya mengenai teknis nya.

Oleh karena banyaknya pertanyaan peserta BPJS Kesehatan ini, Komisi IX DPR terus mendesak Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk mentaati Keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.