28/11/2020

LAJU BERITA

Kumpulan berita viral terkini, berita viral terbaru, berita viral, berita terbaru di indonesia, berita seputar indonesia, berita terbaru

Ini 3 Alasan UMP Tahun 2021 Bisa Lebih Kecil Dari Tahun 2020

2 min read

Laju Berita – Dewan pengupahan nasional provinsi, Kabupaten telah melakukan dialog pada 15-17 October 2020. Tujuannya untuk menentukan usulan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021.

Berdasarkan informasi yang didapat, kemungkinan besar UMP tahun 2021 tidak akan naik dari tahun ini. Bahkan ada kemungkinan pelaku usaha bisa melakukan negosiasi dengan karyawan agar upah tahun depan bisa lebih rendah.

Ini contoh 3 alasannya :

Negosiasi Bipartit

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz menjelaskan UMP 2021 diusulkan minimal sama dengan 2020. Sedangkan untuk perusahaan terdampak virus corona, bisa menyesuaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh. Jika sudah sesuai nego bipartit, maka bisa saja UMP 2021 lebih rendah dari tahun ini.

Upah minimum untuk perusahaan yang terdampak COVID dirundingkan secara bipartit. Kalau sudah sesuai bipartit bisa lebih rendah, bisa kurang, bisa tinggi karena disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kalau sesuai perusahaan secara otomatis tentu berkurang gajinya,” katanya saat dihubungi, Minggu (18/10/2020).

Kondisi Ekonomi

Adi yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyebut hal itu dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk menaikkan upah minimum.

“Karena kondisi ekonomi yang saat ini memang tidak memungkinkan. Kita juga sesuaikan dengan kekuatan pengusaha itu sendiri karena kita sebetulnya saling tahu satu dengan yang lainnya,” tuturnya.

BACA JUGA : Mobil Terbalik Jakarta Barat, Pengemudi Tidak Bisa Kendalikan Mobil

Jika dipaksakan UMP 2021 naik di tengah kondisi pandemi, disebut akan semakin banyak pegawai yang dirumahkan bahkan hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Sangat bahaya, yang kita tekankan justru dari pencari kerjanya. Pengangguran semakin banyak, PHK juga semakin banyak, begitu juga yang dirumahkan. Ini jangan sampai terjadi berlarut-larut, jadi kami merekomendasikan UMP di 2021 minimal sama dengan UMP di 2020,” tuturnya.

Pendapatan Perusahaan Anjlok

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit mengatakan mayoritas perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19.

“Lihat sendiri situasi bagaimana sekarang ini. Kondisi sekarang ini kan 88% pendapatan menurun. Menurun itu variasi ada yang banyak, sedikit, tapi menurun 88%. Yang stabil 14%, yang naik ada 2% lebih, sekitar itu lah plus minus,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya meminta agar ada saling pengertian antara perusahaan dan buruh. Perusahaan yang kinerjanya masih baik disebut bisa saja buruh melakukan upah negosiasi. Sementara perusahaan yang sedang sulit, diharapkan buruh dapat memahami kondisi itu.

Meski begitu, keputusan itu belum diketok final. Terkait UMP 2021 naik atau tidak, akan diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK), Dinar Titus Jogaswitani mengatakan kemungkinan keputusan akan ditetapkan minggu depan.

“Masih kami bahas. Sabar ya menunggu. Semoga (selesai) minggu depan,” katanya dihubungi terpisah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.